Strategi Peningkatan Transaksi Belanja Negara Melalui Marketplace Digipay Pada Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro

Abstract

Rendahnya tingkat adopsi Digipay di satuan kerja mitra KPPN Metro, yang hanya mencapai 11,11% pada tahun 2023, meskipun platform ini menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja negara. Faktor penyebab rendahnya penggunaan Digipay antara lain kurangnya pemahaman pengguna, preferensi terhadap metode konvensional, serta keterbatasan penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan transaksi belanja negara melalui marketplace Digipay pada satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan kriteria fleksibilitas, kehati-hatian, efektivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas (bobot 0,33) menjadi kriteria utama yang memengaruhi keputusan satuan kerja menggunakan Digipay, dengan subkriteria kemudahan transaksi (0,41) sebagai faktor paling dominan. Sementara itu, kendala implementasi terutama terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang belum optimal. Simpulan penelitian ini mengusulkan tiga strategi utama: (1) peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan satuan kerja, (2) pendaftaran penyedia barang/jasa langganan ke dalam platform Digipay, dan (3) optimalisasi metode pembayaran non-tunai seperti Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong penggunaan Digipay serta kolaborasi antara KPPN Metro, satuan kerja, dan penyedia barang/jasa. Temuan ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi belanja negara sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

 The low adoption rate of Digipay in KPPN Metro partner work units, which only reached 11.11% in 2023, even though this platform offers various advantages such as efficiency, transparency, and accountability in managing state spending. Factors causing the low use of Digipay include lack of user understanding, preference for conventional methods, and limited providers of goods/services registered in the system. This study aims to formulate a strategy to increase state spending transactions through the Digipay marketplace in partner work units of the State Treasury Service Office (KPPN) Metro. The research method uses a mixed methods approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and document studies. Data analysis was carried out using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine strategic priorities based on the criteria of flexibility, prudence, effectiveness, and accountability. The results of the study show that flexibility (weight 0.33) is the main criterion that influences the decision of work units to use Digipay, with the sub-criterion of ease of transaction (0.41) as the most dominant factor. Meanwhile, implementation constraints are mainly related to human resources, infrastructure, and regulations that are not yet optimal. The conclusion of this study proposes three main strategies: (1) increasing socialization and training for financial managers of work units, (2) registering subscription providers of goods/services on the Digipay platform, and (3) optimizing non-cash payment methods such as Government Credit Cards (KKP). Policy recommendations include the need for stricter regulations to encourage the use of Digipay and collaboration between KPPN Metro, work units, and providers of goods/services. These findings are expected to accelerate the digitalization of state spending while supporting the principles of transparency and accountability in state financial management.